IMM DIY Dorong Generasi Muda Jaga Demokrasi yang Sehat: Ciptakan Kamtibmas Kondusif, Cegah Politik Uang, Hoaks dan Polarisasi dalam Pilkada 2024

Yogyakarta - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kembali menunjukkan peran aktifnya dalam mengedukasi generasi muda melalui diskusi bertajuk "Menghalau Money Politic (Politik Uang), Hoax (Hoaks) dan  Polarisasi" pada seri pertama Rembuk Pilkada 2024 di Kantor Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Jalan Cik Ditiro No.23, Terban, Gondokusuman, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Rabu (25/9/2024). Diskusi ini bertujuan untuk memberikan edukasi pemahaman dan kesadaran politik kepada anak muda supaya lebih terinformasi, terlibat dan bertanggung jawab dalam proses politik khususnya pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024.

Ketua DPD IMM DIY Muhammad Taufiq Firdaus, S.H. menuturkan, diskusi bertujuan untuk menjaga demokrasi yang lebih sehat, meningkatkan partisipasi aktif generasi muda untuk menjaga iklim politik yang berkeadaban dan berintegritas sekaligus menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang kondusif saat berlangsungnya pilkada 2024 di DIY. "IMM ingin menciptakan lingkungan politik yang bebas dari politik uang, hoaks dan polarisasi, upaya ini diharapkan akan melahirkan pemimpin-pemimpin terbaik di pilkada tahun 2024, " ujarnya, dalam keterangan tertulis, Jumat (27/9/2024).

Baca juga: Tony Rosyid: Dilema Oligarki Dukung Ganjar

Dengan jumlah pemilih muda yang signifikan, Taufiq menekankan, generasi muda memiliki kekuatan besar untuk menentukan masa depan bangsa dan menjaga demokrasi ke depannya, anak muda jangan apatis dan hanya menjadi basis suara. Oleh karena itu, Rembuk Pilkada ini digelar dalam empat seri hingga puncaknya pada 27 Oktober, sebagai respons terhadap dinamika politik Pilkada 2024.

Baca juga: KMPG: KIB Bukan Untuk Airlangga

Peran Mahasiswa dan Aparat dalam Menangkal Politik Uang, Hoaks dan Polarisasi

Peserta diskusi diharapkan mampu menjadi pemilih cerdas, yang bisa mengedukasi masyarakat untuk memilih pemimpin sesuai hati nuraninya masing-masing bukan karena politik uang namun berdasarkan visi, misi dan program kerja yang diusung dan pro rakyat. "Anak muda juga harus melek politik, kritis terhadap informasi yang diterima untuk mengenali, melawan dan menghindari hoaks dan tidak terjebak dalam polarisasi yang merusak persatuan, " ungkapnya.

Baca juga: Tony Rosyid: Membongkar Manuver Lembaga Survei

Rembuk Pilkada ini menjadi ruang refleksi bagi mahasiswa untuk memahami pentingnya peran aktif mereka dalam menjaga demokrasi. Sebagai generasi yang melek teknologi dan informasi, mahasiswa diharapkan menjadi garda terdepan dalam melawan politik uang, hoaks dan propaganda politik yang bisa menimbulkan polarisasi dan memecah belah bangsa. "Keseimbangan kekuasaan dan keadilan sosial bisa terwujud jika suara rakyat, termasuk generasi muda, didengar, " kata Taufiq.

Baca juga: Ilham Bintang: Ya Ampun, Presiden

Dukung Demokrasi Bersih

Dalam diskusi ini, Ketua PP Muhammadiyah bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hikmah Dr. H.M. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum. mengingatkan bahaya besar dari praktik politik uang, hoaks dan polarisasi. "Ketiga hal ini berpotensi merusak nilai-nilai demokrasi. Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih bahkan telah mengeluarkan fatwa haram melakukan politik uang dalam pemilihan umum (pemilu), " ucapnya. Menurut Busyro, Yogyakarta dengan predikat kota pendidikan harus menjadi teladan dalam menjaga integritas demokrasi.

Baca juga: 5 Alasan Mengapa Anies Harus Jadi Presiden

Upaya Preventif dan Edukasi Politik

Wadir Intelkam Kepolisian Daerah (Polda) DIY Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Khaira Arjuandi, S.Ag. memaparkan langkah-langkah yang telah diambil kepolisian untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan saat pilkada. "Polda DIY mengedepankan prinsip preventif dan persuasif dalam mencegah politik uang, hoaks dan polarisasi melalui penyuluhan di sekolah, perguruan tinggi (pt) dan organisasi masyarakat (ormas) serta pengawasan terhadap konten di media sosial (medsos), " kata dia.

Lebih lanjut, AKBP Khaira juga memaparkan ciri-ciri hoaks yang seringkali muncul menjelang pilkada seperti pesan atau berita bertujuan menipu, isi pesan yang menimbulkan kecemasan kebencian dan pemujaan berlebihan, informasi tanpa sumber yang jelas sehingga tidak bisa dimintai pertanggungjawaban, pesan secara sepihak menyerang dan membela orang/golongan tertentu, mencatut nama tokoh berkredibilitas, menggunakan nama mirip media terkenal, narasi yang memanfaatkan isu agama dan fanatisme politik, judul dan isi tidak cocok, tampilan judul profokatif dan minta supaya dishare atau diviralkan.

Kemudian, ada sepuluh potensi kerawanan pilkada di DIY yang bisa muncul dari gesekan antar ormas, rivalitas laskar, politik uang, program bantuan pemerintah yang disalahgunakan, perusakan alat peraga kampanye, petahana memanfaatkan fasilitas pemerintah, politik identitas oleh cakada dan timses, bencana alam, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan ego sektoral penyelenggara pilkada (Komisi Pemilihan Umum/KPU dan Badan Pengawas Pemilihan Umum/Bawaslu). "Kami dari aparat kepolisian menegaskan komitmen kepolisian untuk bersikap netral dalam menjaga pilkada 2024 terutama di DIY dan daerah lainnya tetap berjalan aman dan damai, " tegasnya.

Baca juga: Tony Rosyid: Lagi-Lagi, Anies Yang Disalahkan!

Lalu, empat jenis politik uang yang membahayakan demokrasi adalah pemberian uang langsung, pemberian barang atau jasa secara gratis, membiayai aktifitas dan pelayanan untuk pemilih dan proyek pemerintah di wilayah tertentu.

Selanjutnya, polarisasi dalam masyarakat bisa memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, untuk itu patut diwaspadai antara lain politik identitas, polarisasi agama dan polarisasi sosial.

Dijelaskan Khaira, Polda DIY memiliki strategi pencegahan konflik melalui tiga cara yaitu menciptakan sitkamtibmas kondusif, sistem penyelesaian secara damai dan meredam potensi konflik. Dan, strategi pemulihan pasca konfik ada tiga cara yakni
kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Narasumber lainnya, seperti Ahmad Norma Permata, Ph.D. dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN Suka) Yogyakarta dan Dr. Iwan Setiawan dari Universitas Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta selaku Perwakilan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) DIY turut memberikan pandangan mengenai pentingnya keterlibatan masyarakat dan mahasiswa dalam politik yang bersih dan bebas dari korupsi.